Matinya Kontrol terhadap Kekuasaan
SBY dan Boediono saat deklarasi pencalonan sebagai capres-cawapres
HAMPIR bisa dipastikan Partai Golkar bakal merapat ke pemerintah, setelah Aburizal Bakrie terpilih menjadi ketua umum partai itu dalam Munas VIII di Pekanbaru, Riau. Usulan Jusuf Kalla ketika pembukaan Munas agar ke depannya Golkar menjadi partai oposisi pun bakal menjadi angin lalu.
Setali tiga uang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga bakal menjadi “orang dalam” di pemerintahan, setelah Taufiq Kiemas terpilih menjadi Ketua MPR atas dukungan Partai Demokrat. Terang-terangan para petinggi partai ini juga menyatakan bersedia menerima tawaran kursi menteri dalam kabinet Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono.
Golkar dan PDIP adalah partai yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga setelah Demokrat dalam pemilihan legislatif 9 April lalu. Sementara di bawah dua partai ini, ada Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa, yang sudah jelas-jelas masuk ke dalam gerbong koalisi bersama Demokrat.
Dengan masuknya Golkar dan PDIP di pemerintahan, melalui kursi di kabinet, praktis hanya tersisa Partai Gerindra dan Hanura yang belum menyatakan sikapnya. Namun naga-naganya, keduanya bakal kesepian menjadi oposisi di parlemen setelah ditinggalkan partai beringin dan partai kepala banteng moncong putih.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran sangat kuatnya posisi pemerintah tanpa adanya penyeimbang di parlemen. Pengawasan rakyat terhadap kinerja pemerintah melalui wakilnya di parlemen juga terancam mandul. Dikhawatirkan parlemen selama lima tahun mendatang sekadar menjadi tukang stempel atas semua kehendak pemerintah.
Perlu dipahami, partai politik memiliki arti penting dalam kehidupan berdemokrasi. Fungsi partai politik tak semata-mata untuk meraih kekuasaan. Partai juga merupakan penghubung antara kepentingan rakyat dan pembuat kebijakan. Partai juga berperan menyediakan kebijakan alternatif dari yang dibuat pemerintah. Di sinilah perlunya oposisi dalam kehidupan bernegara.
Semenjak reformasi digulirkan, negeri ini belum pernah merasakan adanya oposisi yang kuat sebagai kontrol pemerintah. Pada periode 2004-2009 PDIP memang telah menyatakan sikap tegasnya sebagai partai oposisi. Namun terbukti dalam berbagai kasus, seringkali sikap oposisi PDIP tak cukup tajam menghadang berbagai kebijakan yang dirasa merugikan kepentingan rakyat.
Sebagai dua partai yang sama-sama mencalonkan presiden dan wakil presiden untuk bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang diusung Demokrat dan partai koalisinya, Golkar dan PDIP sebenarnya telah memiliki api semangat untuk berada di luar pemerintahan selama lima tahun mendatang. Namun dengan bersedia merapatnya dua partai itu kepada Demokrat, membuktikan keduanya tak mau kehilangan renyahnya kue kekuasaan. Apalagi, berada di pemerintahan identik dengan dekatnya sumber-sumber ‘pemasukan dan pendapatan’.
Padahal secara teoritis, pemerintahan yang kuat harus diimbangi dengan oposisi yang kuat. Sebab, power tend to corrupt, power absolute corrupt absolutely, seperti kata Lord Acton.
