MASYARAKAT Tanah Air kembali bergejolak setelah terkuaknya rekayasa hukum yang diperdengarkan melalui rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi pekan lalu. Amarah publik diungkapkan melalui berbagai medium: parlemen jalanan, media massa, hingga di ranah maya.
Untuk yang terakhir, situs pertemanan Facebook memiliki peran yang luar biasa. Dalam sebuah gerakan sosial, dibutuhkan perangkat yang memadai untuk bisa mencakup dan menggerakkan seluruh elemen masyarakat. Dan kini Facebook menjadi peranti penting dalam menggalang dukungan sekaligus memobilisasinya.

Setidaknya dalam setahun terakhir ini Facebook semakin mewabah. Situs pertemanan daring ini menjadi epidemi yang menjangkiti kaum netters. Tak pandang usia, tidak pula status sosial. Ada yang muda, banyak juga yang sudah berumur. Ibu rumah tangga hingga politisi kakap memanfaatkan website jejaring sosial besutan Mark Zuckerberg, si jenius yang tidak lulus dari Harvard University, ini.

Satu dekade lalu gerakan people power dilakukan dengan turun ke jalan. Ratusan ribu orang mengepung gedung parlemen di Senayan untuk menyuarakan penentangan terhadap penguasa yang dianggap lalim. Namun kini hal itu bisa dilakukan tanpa meninggalkan rumah.

Inilah era digital. Kantor berita Reuters menyebut aksi galang dukungan terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto di dunia maya sebagai “digital people power“. Publik yang tidak yakin terhadap tuduhan pemerasan atau suap dua pimpinan pun membentuk berbagai kelompok dukungan.

Menurut catatan Koran Seputar Indonesia, hingga akhir pekan lalu tercatat ada 74 grup komunitas facebooker yang mendukung pembebasan dua pimpinan KPK nonaktif tersebut.

Hingga 9 November ini, Indonesia berada di posisi ketujuh untuk pengguna Facebook terbesar di dunia. Tercatat ada 11.759.980 orang yang memiliki akun di situs itu. Dalam sepekan terakhir pertumbuhan jumlah pengguna mencapai 6,84 persen atau 752.640 akun baru.

Yang jelas, aksi galang dukungan di dunia maya ini tidak bisa diremehkan. Selain opini yang dibangun lewat media massa, pemanfaatan situs jejaring sosial cukup aktif untuk mengubah atau membangun persepsi publik terhadap suatu hal. Terlebih, persepsi itu dibangun tidak hanya dalam sebuah “ruang publik maya (digital public space)”, melainkan terjadi dalam sebuah lingkungan (public sphere), di mana semua pihak saling berinteraksi dan menciptakan sentimen bersama. Lebih jauh bahkan publik sama-sama telah menemukan musuh bersamanya.

Perlu diingat, dalam teori sosial, salah satu syarat untuk mewujudkan sebuah gerakan yang solid adalah adanya pihak yang dianggap sebagai musuh bersama.

Melihat fakta itu, para pemangku kebijakan atau para penegak hukum tak bisa abai terhadap suara yang dibangun publik melalui dunia maya. Artinya, jika sikap atau keputusan hukum yang dihasilkan, khususnya dalam kasus Bibit dan Chandra, nantinya benar-benar tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, bisa jadi kekecewaan publik yang disampaikan lewat dunia maya akan ditumpahkan di dunia nyata.

SBY dan Boediono saat deklarasi pencalonan sebagai capres-cawapres

HAMPIR bisa dipastikan Partai Golkar bakal merapat ke pemerintah, setelah Aburizal Bakrie terpilih menjadi ketua umum partai itu dalam Munas VIII di Pekanbaru, Riau. Usulan Jusuf Kalla ketika pembukaan Munas agar ke depannya Golkar menjadi partai oposisi pun bakal menjadi angin lalu.

Setali tiga uang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga bakal menjadi “orang dalam” di pemerintahan, setelah Taufiq Kiemas terpilih menjadi Ketua MPR atas dukungan Partai Demokrat. Terang-terangan para petinggi partai ini juga menyatakan bersedia menerima tawaran kursi menteri dalam kabinet Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono.

Golkar dan PDIP adalah partai yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga setelah Demokrat dalam pemilihan legislatif 9 April lalu. Sementara di bawah dua partai ini, ada Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa, yang sudah jelas-jelas masuk ke dalam gerbong koalisi bersama Demokrat.

Dengan masuknya Golkar dan PDIP di pemerintahan, melalui kursi di kabinet, praktis hanya tersisa Partai Gerindra dan Hanura yang belum menyatakan sikapnya. Namun naga-naganya, keduanya bakal kesepian menjadi oposisi di parlemen setelah ditinggalkan partai beringin dan partai kepala banteng moncong putih.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran sangat kuatnya posisi pemerintah tanpa adanya penyeimbang di parlemen. Pengawasan rakyat terhadap kinerja pemerintah melalui wakilnya di parlemen juga terancam mandul. Dikhawatirkan parlemen selama lima tahun mendatang sekadar menjadi tukang stempel atas semua kehendak pemerintah.

Perlu dipahami, partai politik memiliki arti penting dalam kehidupan berdemokrasi. Fungsi partai politik tak semata-mata untuk meraih kekuasaan. Partai juga merupakan penghubung antara kepentingan rakyat dan pembuat kebijakan. Partai juga berperan menyediakan kebijakan alternatif dari yang dibuat pemerintah. Di sinilah perlunya oposisi dalam kehidupan bernegara.

Semenjak reformasi digulirkan, negeri ini belum pernah merasakan adanya oposisi yang kuat sebagai kontrol pemerintah. Pada periode 2004-2009 PDIP memang telah menyatakan sikap tegasnya sebagai partai oposisi. Namun terbukti dalam berbagai kasus, seringkali sikap oposisi PDIP tak cukup tajam menghadang berbagai kebijakan yang dirasa merugikan kepentingan rakyat.

Sebagai dua partai yang sama-sama mencalonkan presiden dan wakil presiden untuk bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang diusung Demokrat dan partai koalisinya, Golkar dan PDIP sebenarnya telah memiliki api semangat untuk berada di luar pemerintahan selama lima tahun mendatang. Namun dengan bersedia merapatnya dua partai itu kepada Demokrat, membuktikan keduanya tak mau kehilangan renyahnya kue kekuasaan. Apalagi, berada di pemerintahan identik dengan dekatnya sumber-sumber ‘pemasukan dan pendapatan’.

Padahal secara teoritis, pemerintahan yang kuat harus diimbangi dengan oposisi yang kuat. Sebab, power tend to corrupt, power absolute corrupt absolutely, seperti kata Lord Acton.

josef stalin telegraph

Duduk di depan kamar pada rumahnya di Moskow, dikelilingi beberapa rak buku tentang sejarah abad 20, Leonid Zhura menceritakan bagaimana hidupnya lebih baik di bawah Josef Stalin.

“Ini merupakan zaman yang heroik. Ini adalah pertama kali dalam sejarah manusia bahwa masyarakat berdiri pada prinsip-prinsip yang adil,” ujarnya, sembari menegaskan bahwa Stalin tidak melakukan kejahatan apapun.

Pandangan Zhura bukanlah hal yang luar biasa di Rusia saat ini. Terbukti, bulan lalu Stalin menempati urutan ketiga jajak pendapat nasional sebagai tokoh terbesar dalam sejarah.

Yang membedakan sejarawan amatir dari para penggemar Stalin lainnya seperti Zhura adalah dia berupaya untuk pergi ke pengadilan guna membuktikan pernyataannya, bahwa Stalin tidak pernah membunuh siapa pun.

Dia bahkan mengklaim memiliki saksi mata yang dapat dipercaya: Yevgeny Dzhugashvili, cucu Stalin yang kini berusia 73 tahun.

Yevgeny Dzhugashvili adalah putra Yakov, salah satu dari empat anak Stalin yang dilahirkan dari kehidupan cintanya yang melibatkan dua istri dan beberapa gundik. Yevgeny Dzhugashvili hadir di pengadilan Basmanny di Moskow, Selasa 15 September. Dzhugashvili tinggal di Tbilisi, Georgia. Namun atas undangan Zhura, dia terbang ke Moskow untuk ambil bagian dalam gugatan pencemaran nama baik terhadap Novaya Gazeta, surat kabar liberal ternama Rusia.

“Dia pensiun dan hidup normal dengan keluarganya di Georgia. Namun dia memutuskan untuk bersikap dalam kasus ini,” kata Zhura (63), seorang mantan pegawai perdagangan. Zhura mewakili Dzhugashvili di pengadilan.

Dzhugashvili menuntut USD299.000 atas kerugian yang ditimbulkan surat kabar itu, yang memberitakan bahwa kakeknya secara personal menandatangani perintah politbiro untuk mengeksekusi warga sipil.

Anatoly Yablokov, sejarawan yang menulis artikel di surat kabar Novaya Gazeta, mengatakan kasus hukum semacam itu tidak pernah terpikirkan hingga saat ini, namun kini menjadi mungkin.

“Ada perubahan pandangan masyarakat terhadap Stalin,” kata Yablokov bulan lalu saat sidang pendahuluan di pengadilan, sebagaimana ditulis Guardian.

Menurut Zhura, bagaimanapun juga, Stalin menciptakan sebuah masyarakat superior untuk menghadapi rivalnya, para kapitalis, tidak hanya pada ladang percobaan ilmu pengetahuan, namun juga di lapangan sepakbola. “Saat mengunjungi Inggris pada November 1945, Moskow Dynamo FC mengalahkan Manchester United. Bahkan kami mengalahkan Arsenal,” kata Zhura.

Zhura juga menegaskan bahwa Pakta Molotov-Ribbentrop, yang ditandatangai di era pemerintahan Hitler dan Stalin secara rahasia memecah Eropa Timur pada Agustus 1939, bukanlah penyebab Perang Dunia II. Malahan dia menyalahkan kesepakatan yang tidak banyak diketahui, yang ditandatangani pada bulan yang sama: Kesepakatan Anglo-Polish antara Inggris dan Polandia.

Lebih jauh, Zhura juga mengklaim bahwa Nazi melakukan pembunuhan besar-besaran di Katyn pada 1940 terhadap para pegawai Polandia. Kejahatan itu ditutup-tutupi oleh Moskow selama 50 tahun, dan kini diakui sebagai kerja dari NKVD Soviet.

Menurut Zhura, para rekan sejawat Stalin berada di balik ‘Teror Besar’ atau ‘Great Teror’ (1937-1938), ratusan ribu orang, termasuk para pemimpin Bolsheviks, ditambak mati. Pada tahun-tahun tersebut, ratusan ribu orang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara yang lama berdasarkan salah satu dari berbagai paragraf Ayat 58 yang terkenal dari Kitab Hukum Pidana Republik-republik Uni Soviet, yang mendefinisikan penghukuman bagi berbagai bentuk “kegiatan kontra-revolusi.”

Dia juga mengakui Stalin menciptakan sistem Gulag, namun dia mengatakan bahwa mereka yang dipenjara di dalamnya, termasuk Alexander Solzhenitsyn, berhak mendapatkan tanah mereka.

Gulag adalah cabang dari Badan Keamanan Negara yang mengoperasikan sistem hukuman berupa kamp kerja paksa dan kamp-kamp transit serta penjara-penjara penahanan yang terkait. Sementara di kamp-kamp ini ditahan segala jenis penjahat. Sistem Gulag terutama sekali dikenal sebagai tempat untuk tahanan politik dan sebagai sebuah mekanisme untuk menindas oposisi politik terhadap Soviet. Meskipun Gulag memenjarakan jutaan orang, namanya baru menjadi terkenal di luar Blok Timur melalui penerbitan buku Solzhenitsyn pada 1973.

Beberapa waktu lalu, Rusia terlibat dalam perselisihan dengan Eropa Timur mengenai penyebab dan asal-usul Perang Dunia II. Bulan ini, Presiden Rusia Dmitry Medvedev menegaskan bahwa klaim Uni Soviet berbagi tanggung jawab atas konflik tersebut bersama Jerman sebagai kebohongan.

Sementara saat mengunjungi Polandia untuk memperingati 70 tahun pecahnya Perang Dunia II awal bulan ini, Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin mengakui pakta Nazi-Soviet, atau disebut Molotov-Ribbentrop, sebagai sesuatu yang tidak bermoral.

Bagaimanapun juga, bagi Zhura, satu hal tidak dapat disangkal lagi. “Stalin merupakan seorang pria yang baik hati, dermawan, dan seorang jenius,” tegasnya. “Di bawah Stalin orang-orang yakin terhadap masa depan. Jika dia membunuh jutaan orang, mengapa masih banyak yang mencintai dia?”

Serangan balik para koruptor terus digencarkan. Dengan dukungan para politisi dan institusi hukum, taktik baru disusun dengan meragamkan pola serangan mereka. Dugaan semakin gencarnya serangan balik koruptor semakin terlihat dengan banyaknya hantaman bertubi-tubi dan sistematis yang mengarah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Salah satunya adalah dengan upaya mengkriminalisasi para pimpinan KPK. Terlihat dari penetapan tersangka terhadap dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, karena dugaan penyalahgunaan wewenang.

Banyak kejanggalan di balik penetapan tersangka itu. KPK adalah lembaga yang memiliki kewenangan melakukan supervisi, sesuai Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002. Selain itu juga testimoni Antasari Azhar yang dijadikan dasar pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Bibit dan Chandra adalah janggal serta lemah secara hukum. Janggal karena rekaman itu baru dibuka setelah sekian lama.

Bukan tidak mungkin banyak pihak yang menginginkan kelembagaan KPK menjadi lemah. Ini terlihat semenjak diajukannya uji materil terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002, yang membuat Mahkamah Konstitusi memutuskan Pengadilan Tipikor memiliki kekuatan hukum yang mengikat sampai tiga tahun, atau akan berakhir tahun ini. Memang kini tengah digodok RUU Pengadilan Tipikor. Namun menjelang akhir tahun dan akhir masa jabatan anggota DPR periode 2004-2009, tipis harapan RUU tersebut akan rampung.

Upaya melemahkan peran dan tugas KPK juga terlihat dari usulan Kejaksaan Agung agar kewenangan penuntutan lembaga yang berkantor di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, itu, dicabut. Padahal aturan kewenangan penuntutan KPK dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002, bersamaan dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan, merupakan aturan yang lex specialis.

Dan kini, upaya menyelamatkan KPK yang terus terpuruk, sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, rasanya menjadi semakin sulit. Goncangan yang dialami KPK jelas membuat masyarakat semakin putus harapan bakal tuntasnya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Sebab, kejaksaan, kepolisian, maupun pengadilan umum tidak memiliki prestasi yang membanggakan dalam pemberantasan korupsi. Menurut mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, hal ini terlihat dari dengan banyaknya kasus korupsi yang dihentikan penyidikannya (SP3) dan dibebaskannya tersangka koruptor.

Setelah Bibit dan Chandra menjadi tersangka, bukan mustahil keduanya akan dipenjara. Namun tentu kepolisian harus bisa menunjukkan bukti-bukti yang kuat. Jika dua orang itu dipenjara, KPK hanya memiliki dua pimpinan, sehingga menjadikan kinerja pemberantasan korupsi oleh lembaga itu tidak maksimal.

Babak berikutnya, bukan tidak mungkin pula UU Pengadilan Tipikor tidak akan hadir, dan presiden hanya akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bukan tidak mungkin pula KPK tidak lagi bergigi, karena tidak bisa menuntut para tersangka pelaku korupsi.

Kolapsnya Bank Century bukanlah imbas dari krisis ekonomi global. Yang terjadi pada bank kecil itu tak lebih dari buah kejahatan pemiliknya, sebagaimana ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Lontaran Kalla itu cukup beralasan, mengingat banyaknya kejanggalan yang kasat mata terlihat dari upaya penyelamatan terhadap bank itu. Dari membengkaknya paket penyelamatan menjadi Rp6,76 triliun yang sebelumnya hanya Rp1,3 triliun, aset bodong senilai USD210 juta, L/C fiktif sebesar USD178 juta, hingga gagal bayar kewajiban bank tersebut sebesar USD65 juta.

Hal lain yang juga mengganjal adalah argumentasi bakal terjadinya kegagalan sistemik terhadap perbankan Tanah Air jika Bank Century tidak diselamatkan. Soal ini memang kita masih harus menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Namun yang mengganggu akal sehat kita, bagaimana bank yang kecil itu bisa membawa risiko yang sistemik. Apalagi harus mendapatkan dana bantuan yang jumlahnya berlipat ganda dari rencana semula.

Lebih-lebih dugaan adanya ketidakberesan pada bank itu sudah diketahui lama. Misalnya Bank Indonesia pada 2003 telah mengetahui ketidakberesan Bank CIC, berupa indikasi adanya surat berharga (SSB) valas senilai Rp2 triliun yang tidak memiliki peringkat. Sekadar kilas balik, tahun 2004 Bank CIC bersama Bank Danpac dan Bank Pikko bergabung menjadi Bank Century. Bank Indonesia dan Bapepam-LK sejak tahun 2005 juga telah mengetahui adanya reksa dana fiktif, namun kejahatan tersebut dibiarkan hingga mencuat pada akhir tahun lalu.

Semestinya dari fakta-fakta tersebut bank sentral maupun lembaga terkait lainnya segera bertindak, dan tidak gegabah –atau bisa dibilang dengan sangat mudahnya– membengkakkan dana penyelamatan. Atau jangan-jangan, jika fakta ketidakberesan sudah diketahui namun masih dilakukan penyelamatan yang sangat besar itu, bukan mustahil terjadi kongkalikong di antara para pihak terkait. Atau mungkin otoritas moneter takut karena adanya kepentingan pihak tertentu jika bank itu kolaps.

Pengusutan terhadap kasus ini jelas bukan perkara mudah. Bukan hanya dibutuhkan keberanian karena terkait banyak pihak, namun juga membutuhkan kerja sama yang mantap antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan juga pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab ada kecurigaan, penyelamatan terhadap Bank Century semata-mata untuk menyelamatkan adanya dana deposan yang sangat besar di bank tersebut. Bukan tidak mungkin pula dana tersebut justru dinikmati segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.

SETELAH Komisi Pemilihan Umum hasil rekapitulasi penghitungan suara menunjukkan pemilihan presiden hanya digelar satu putaran dan dijuarai pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, isu komposisi kabinet menjadi isu yang banyak diperbincangkan.

Dengan hak prerogratif yang dimiliki, presiden terpilih diharapkan dapat memenuhi berbagai aspek, melihat konteks dan kebutuhan bangsa saat ini dalam menentukan para pembantunya.

Di bidang ekonomi misalnya, menteri-menteri yang duduk nantinya adalah yang benar-benar memiliki visi memenuhi kesejahteraan rakyat dan membawa perekonomian Indonesia keluar dari krisis global yang hingga kini masih menghimpit. Tudingan neoliberalisme yang sempat dialamatkan kepada pasangan SBY-Boediono saat kampanye lalu semestinya dibantah dengan menempatkan kandidat yang bervisi kerakyatan dan berorientasi untuk menyelamatkan aset-aset negara, ketimbang permisif untuk melepaskannya kepada asing.

Permisalan lainnya, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kabinet pemerintahan mendatang semestinya merepresentasikan keterwakilan daerah. Di saat masih adanya ancaman separatisme, maka keterwakilan kader-kader bangsa dari wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia menjadi urgen. Tentu saja aspek keterwakilan ini bukan untuk bagi-bagi jatah atau karena alasan akomodatif yang semu, tanpa memperhatikan kompetensi, kualitas, pemahaman terhadap persoalan, serta rekam jejak.

Seperti diketahui, SBY-Beodiono maju dalam pilpres dengan dukungan lebih dari 20 partai politik. Belum lagi ditambah masih adanya kemungkinan mendekatnya parpol-parpol lain yang kalah dalam pemilu. Dengan demikian tarik-menarik atau rebutan jatah kursi-kursi ‘basah’ menjadi sulit terelakkan. Bahkan sejumlah parpol kabarnya sudah menentukan jumlah jatah dan menentukan posisi yang diminta.

Tentu bukan hal yang mudah untuk dielak. Merespons hal itu, presiden terpilih harus bisa menentukan komposisi yang pas antara meteri dari partai, nonpartai, maupun dari kalangan profesional. Yang terpenting adalah mereka bisa bekerja optimal, solid, dan loyal, sehingga dapat membantu mewujudkan janji-janji saat masa kampanye.

Dalam posting sebelumnya saya sempat menuduh mata Presiden Amerika Serikat Barack Obama ‘nakal’ saat menghadiri KTT G8 di Italia. Ternyata, Obama sedikit memutarkan tubuhnya ke kanan untuk membantu perempuan berkulit hitam di belakangnya yang menuruni tangga.

Malahan, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy-lah yang mencuri-curi pandang melihat bokong Mayora Tavares, partisipan G8 asal Brasil. Ini dia videonya:

(news.com.au)

Meski sudah beristri dan beranak dua, bukan berarti Barack Obama pandai menjaga pandangannya… Nyatanya, forum KTT G8 yang digelar di L’Aquila, Italia, dimanfaatkan presiden negeri Abang Sam itu untuk ‘cuci mata’. Bokong Mayora Tavares, partisipan asal Brasil yang melintas pun tak lepas dari tatap tajam mata Obama.

Sementara Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, yang beristrikan mantan supermodel Carla Bruni, hanya tersenyum geli.

Ah, Obama kan juga manusia…

(Reuters)

Kejadian ini bisa dibilang unik…

Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengbaikan ajakan salaman Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi, di sela-sela KTT G8 di L’Aquila, Italia.

Sepertinya ada sesuatu yang membuat Obama kesal…. Tapi apa ya? Bisa jadi karena kasus skandal seks Berlusconi. (Btw, ini alasan maksa)…

Konon, suatu malam saat pemilihan Obama sebagai presiden AS bulan November 2008 lalu, Berlusconi menggelar pesta bersama sejumlah wanita penghibur di Palazzo Grazioli, kediaman dia yang mewah di Roma. Mungkin Berlusconi menganggap pestanya lebih penting dari panasnya suhu politik di negeri Paman Sam.

(Foto: Koran SI)

SEPERTI sudah diduga sebelumnya, kisruh daftar pemilih tetap masih bakal menjadi ganjalan dalam pemilihan presiden. Dua kubu calon presiden, Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto, sama-sama menemukan banyaknya kekacauan di sana-sini.

Tentu itu merupakan langkah yang wajar dilakukan, mengingat yang dipertaruhkan dalam kekacauan ini adalah hak politik warga negara. Tentu arahnya adalah agar hasil yang didapat dari pesta demokrasi adalah benar-benar mengakomodir seluruh suara rakyat.

Wanti-wanti sudah disampaikan sejak jauh-jauh hari, tatkala kekacauan DPT terjadi saat pemilihan umum legislatif. Masih terjadinya kisruh kali ini menunjukkan KPU tidak berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. KPU pun terkesan menutup-tutupi ketidakbecusannya, semisal dengan tidak mau membuka data seluas-luasnya kepada publik. Hingga H-2 pun KPU belum menyerahkan DPT kepada Bawaslu.

Dua hari lagi pilpres bakal digelar. Mengingat persoalan yang ada tidak kecil, sulit rasanya mempercayai KPU dapat menuntaskannya, karena banyaknya tetek bengek yang harus dikerjakan.

Melihat adanya ketidakberesan ini, KPU harus berani mengambil keputusan cepat dan tepat. Penundaan pemilu bukanlah pilihan yang tepat, mengingat banyaknya ongkos yang harus dikeluarkan dan besarnya potensi kekisruhan sosial yang bakal terjadi.

Namun, desakan agar para pemilih yang tidak terdaftar bisa menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat adalah pilihan tengah yang cukup bijak. Tentu saja dalam hal ini diperlukan pengawasan yang ekstraketat agar tidak muncul adanya pemilih ganda yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Sebagaimana kita tahu, administrasi kependudukan saat ini masih belum tertata dengan baik, karena mudahnya masyarakat memiliki KTP di daerah-daerah yang berbeda.

KPU pun kita harapkan segera membuka DPT versinya, agar publik bisa melihat dengan jelas apakah benar-benar ada persoalan di dalamnya, karena DPT merupakan hak publik yang tidak boleh disembunyikan.

Dalam persoalan ini semua pihak harus bersikap bijak, terutama para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Publik semestinya tidak melihat persoalan ini dalam kacamata siap atau ketidaksiapan para calon presiden dalam menghadapi pemilihan presiden. Kita juga tidak perlu menuduh mentah-mentah kisruh ini adalah kecurangan salah satu pihak untuk memenangkan pemilu. Sebab kekacauan ini, selain merugikan ketiga pasang kandidat, tentu juga merugikan hak-hak rakyat.

Dan jangan lupa, “Vox populi vox Dei: Suara rakyat adalah suara Tuhan”