Online Dakwah Strategy*

*Materi disampaikan dalam Latihan Kader Dakwah Tingkat Nasional yang diadakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI), pertengahan Juli 2012. Ada 40an peserta yang hadir ketika itu, yang mewakili beberapa provinsi. Sayang kalau tidak dibagikan. Semoga bermanfaat.

—————————————-

“It has now become a platitude to say that the nation that controlled the sealanes in the nineteenth century, or that controlled the airways in the twentieth century, controlled the whole world. In the twenty-first century, it appears that whoever controls the airwaves will control the world and whatever is beyond it”
(Profesor Dilwanaz A Siddiqui, Clarion University of Pennsylvania)
************** Baca lebih lanjut

Korupsi Politik dan Pemilu

Partai politik sejatinya adalah pilar demokrasi. Jika pilar ini tak lagi dipercaya rakyat, maka hal tersebut merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi. Menurunnya kepercayaan rakyat terhadap partai politik setidaknya terkonfirmasi lewat survei yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis Februari lalu, di mana hanya 22,4 persen responden yang menilai partai politik memiliki kinerja baik.
Ketidakpercayaan publik semakin memuncak lantaran partai politik telah dijadikan alat bagi elit-elitnya untuk mencapai kekuasaaan dengan cara-cara korup. Nyaris tak ada partai politik yang memiliki kursi di parlemen yang bersih dari dugaan korupsi. Tak pelak partai politik kemudian dituding sebagai tempat persemaian para koruptor.

Kepala Daerah, Antara Presiden dan Partai

Sejumlah kepala daerah beberapa waktu lalu turun ke jalanan bersama para demonstran untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Kementerian Dalam Negeri menyebut ada 21 kepala daerah yang dianggap ‘membangkang’ terhadap rencana itu. Pada Sabtu 31 Maret 2012 malam, Presiden SBY kemudian menyinggung soal kesetiaan seluruh jajaran pemerintahan, termasuk pada kepala daerah.

Respons Presiden SBY maupun Mendagri adalah wajar. Pemerintah daerah bukanlah pemerintahan yang berdiri sendiri dan terpisah dari pusat. Berdasarkan undang-undang, otoritas yang dimiliki daerah merupakan ‘pemberian’ dari pemerintah pusat. Dengan demikian, jalannya pemerintahan di daerah tidak bisa dilepaskan dari jalannya pemerintahan yang ada di pusat. Baca lebih lanjut

Demokrasi yang Berlebihan*

“Man is born free, and everywhere he is in chains” (Jean-Jacques Rousseau)

Ketika Presiden SBY mengungkapkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 7 Maret lalu di hadapan Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN), sudah dapat diramalkan akan muncul gejolak di masyarakat. Kini penolakan sudah terjadi meluas hingga sejumlah daerah, dan partai-partai politik masih melakukan tarik ulur, terkait postur pada APBN-Perubahan.

Gejolak dapat dimaklumi, karena kenaikan harga BBM berefek pada kenaikan harga bahan pokok dan ongkos transportasi masyarakat. Bahkan kenaikan harga telah terjadi tiga pekan sebelum harga baru BBM diberlakukan. Meskipun berdasarkan pengalaman, hal itu hanya berlangsung beberapa bulan, sampai harga-harga itu menemukan titik ekuilibriumnya.

Akan tetapi yang tidak dapat dimaklumi adalah gejolak yang menimbulkan keresahan sosial di masyarakat. Penolakan oleh sebagian kelompok masyarakat dilakukan dengan cara-cara di luar akal sehat dan diwarnai aksi perusakan serta mengganggu ketertiban umum. Mereka melakoni demokrasi secara berlebihan dan salah kaprah, meminjam terminologi “too much democracy” dari Jonathan Tepperman (2008). Salah kaprah itu merujuk pada fenomena di mana negara-negara Barat yang melahirkan demokrasi justru mulai mengurangi “kebebasan tak terbatas”, sementara praktik demokrasi negara-negara di Asia justru diwarnai dengan aksi amuk yang berlebihan. Baca lebih lanjut

Kewirausahaan dan Peradaban Kreatif*

Dunia kini memasuki peradaban gelombang keempat, yang disebut dengan era kreatif. Tiga gelombang sebelumnya, mengutip futurolog Alvin Toffler dalam bukunya Future Shock (1970), adalah era pertanian, era industri, dan era informasi. Adapun penggerak utama pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa pada era keempat ini adalah kreativitas dan inovasi. Kedua hal itu menjadi keniscayaan, jika sebuah bangsa ingin bersaing di tengah dinamika ekonomi dunia yang penuh guncangan. Baca lebih lanjut

PAN, Koalisi, dan Tantangan PT

Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar Rakernas pada 9-11 Desember 2011 di Jakarta. Menjelang dihelatnya momen penting ini, muncul seruan di internal partai untuk melakukan reposisi keanggotaan PAN di dalam koalisi pendukung pemerintah. Pangkalnya adalah kekecewaan terhadap dua anggota koalisi lainnya, Partai Demokrat dan Partai Golkar, mengenai revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kondisi ini merujuk pada daftar inventarisasi masalah (DIM) pemerintah yang mengusulkan besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen sesuai dengan keinginan Partai Demokrat. Kemudian, jumlah kursi per daerah pemilihan sebanyak tiga hingga enam, yang merupakan permintaan Partai Golkar. Sejauh ini memang dua partai tersebutlah yang mendominasi perdebatan di dalam setgab, sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan anggota setgab lainnya yang menginginkan adanya kesetaraan.

Adanya perbedaan tersebut tak pelak menimbulkan perselisihan, yang harus diakui mempengaruhi keharmonisan hubungan di antara partai-partai anggota koalisi. Padahal pembentukan setgab merupakan salah satu improvisasi agar pemerintahan berjalan efektif, setelah terjadinya perpecahan partai-partai pendukung pemerintah dalam menyikapi kasus Bank Century. Sayang dalam perjalannya pun keberadaan setgab tidak berfungsi maksimal karena tergerus oleh ego masing-masing partai.

PAN, melalui berbagai pernyataan elit politiknya, melihat setgab tengah dihadang persoalan serius karena hanya menjadi alat kepentingan Partai Demokrat dan Partai Golkar. Karenanya, persoalan tersebut menjadi relevan untuk menjadi pembahasan dalam rakernas. Baca lebih lanjut

Perlukah Ikut TPP?

Kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas terus bermunculan dan berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Hari ini tercatat lebih dari 150 kesepakatan yang minimal melibatkan satu negara Asia, sementara 50-an kesepakatan lain masih dalam proses negosiasi. Di antara kesepakatan tersebut, Trans-Pacific Partnership (TPP) termasuk yang unik, salah satunya adalah karena memiliki sistem keanggotaan yang terbuka.

Maka tak heran dalam pertemuan dengan 21 negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Honolulu, Hawaii, beberapa waktu lalu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mempromosikan kawasan perdagangan bebas trans-Pasifik melalui TPP. Kemitraan ini diharapkan menjadi model bagi pakta perdagangan bebas lainnya.

TPP menjadi penting bagi AS karena tahun ini ekspor Negeri Paman Sam lebih banyak ditujukan ke negara-negara Lingkar Pasifik dibandingkan ke Eropa. Berdasarkan data yang dilansir Departemen Perdagangan AS, perusahaan-perusahaan AS lebih banyak menjual produknya ke Korea Selatan dibandingkan ke Prancis, dan lebih banyak ke Taiwan daripada Italia. Tahun lalu, ekspor ke kawasan tersebut menopang 850.000 tenaga kerja dalam negeri (Bloomberg.com, 11/11/2011).

Proses negosiasi hingga saat ini masih berlangsung menyangkut sejumlah hal klasik dalam perdagangan bebas: Paten, hak pekerja, perlindungan lingkungan, dan tarif yang melindungi industri domestik. Selain Amerika Serikat, sejauh ini sudah ada sembilan negara yang menyatakan diri bergabung, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Chili, Malaysia, Selandia Baru, Peru, Singapura, Vietnam, dan Jepang.

Nantinya TPP akan menurunkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya di antara negara-negara tersebut. Tak main-main, jika terealisasi, pakta itu akan menandai upaya paling ambisius di kawasan dan menciptakan pasar yang 40 persen lebih besar dari Uni Eropa. AS sendiri berharap janji terbukanya akses akan memikat Indonesia, Kanada, Meksiko, dan anggota APEC lainnya untuk bergabung, sehingga memperluas zona perdagangan di Lingkar Pasifik. Baca lebih lanjut